7% MASYARAKAT TANJABTIM BUTA HURUF

Di awal terbentuknya kabupaten ini. Anak-anak berusia SMA, yang bersekolah hanya 34 persen, berusia SMP yang bersekolah sebanyak 75,4 persen, dan berusia SD yang bersekolah mencapai 96 persen.



Yang sudah sekolah pun ternyata banyak yang berhenti. Hampir separo dari siswa SMP dan SMA yang terpaksa berhenti karena masalah biaya.

Sementara itu, angka melek hurup baru mencapai 92,53 persen. Artinya, ada 7 persen lebih penduduk Tanjung Jabung Timur yang buta huruf.
Rendahnya kualitas pendidikan juga bisa diterawang dari data tamatan sekolah. Sebanyak 36 persen dari keseluruhan penduduk ternyata tidak atau belum bersekolah. Yang tamat SD cuma 40 persen, tamat SMP hanya 16 persen, tamat SMA sangat sedikit yakni 6 persen. Yang lebih memprihatinkan, yang menyelesaikan pendidikan tinggi cuma 1,6 persen!

Masalah lainnya adalah kondisi sekolah yang rata-rata sangat jauh dari bayangan. Bahkan, sebagian tidak layak digunakan untuk proses belajar mengajar. Hampir keseluruhan sekolah dibangun dari papan. Namun, papan ini sudah pada lapuk. Dinding-dinding sekolah berlubang. Lantai juga demikian. Persoalan minimnya tenaga guru juga menjadi faktor kendala lainnya. Menurut data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saat ini dibutuhkan lagi sekitar 500 guru. Khusus sekolah SMA, diawal pembentukan kabupaten, hanya ada tiga SMA.

Merujuk dari kondisi mengenaskan itu, Abdullah Hich melancarkan gebrakan. Dia mengurai satu per satu benang ruwet persoalan pendidikan ini. Jauh hari, sebelum pemerintah pusat menyediakan dana kompensasi BBM untuk Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Khusus Murid (BKM), Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung sudah membebaskan murid-muridnya dari SPP dan BP3. Di tahun 2003, sebanyak 7.993 murid SMP dan SMA dibebaskan dari biaya sekolah.

Untuk ini pemerintah menganggarkan dana di APBD sebanyak Rp 577,8 juta. Dengan pembebasan biaya ini, diharapkan tidak ada lagi murid putus sekolah karena alasan biaya. Anak-anak yang tamat pendidikan dasar pun diharapkan tidak takut melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi.

Tahun berikutnya, selain murid SMP dan SMA, pembebasan biaya juga diberikan kepada seluruh siswa SD. Pemerintah merogoh kocek sebanyak Rp 1,1 miliar dari APBD untuk mendanai program ini.

Sementara itu, kelas baru terus dilakukan penambahan. Renovasi berat dan ringan terus dilakukan terhadap sekolah-sekolah yang rusak. Dengan demikian diharapkan tidak akan ada cerita tentang sekolah yang mirip kandang ayam di Tanjung Jabung Timur.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memang tidak main-main mengurusi persoalan pendidikan. Ini terbukti dengan besarnya dana pendidikan yang dianggarkan melalui APBD. Di tahun 2005, dana pendidikan sebesar Rp 63,5 miliar atau sekitar 23 persen dari total anggaran.

Indikator Keberhasilan
Dalam waktu singkat, program memacu tingkat pendidikan ini berhasil terjawab. Ini dapat dilihat dari kemampuan membaca dan menulis masyarakat, pada tahun 2005 telah mencapai 95 persen.

Artinya, 95 persen dari jumlah penduduk usia di atas 10 tahun telah mampu membaca dan menulis dengan baik, hal ini telah menunjukan angka peningkatan yang menggembirakan bila dibandingkan dengan tahun 2001 yang berkisar 90,8 persen.

Keberhasilan ini juga diukur dari persentase angka partisipasi sekolah (APS), menurut data dari Dinas pendidikan Kabupaten Tanjab Timur, partisipasi sekolah berdasarkan usia sekolah, SD pada tahun 2005 telah mencapai 77 persen, SLTP 66 persen dan SMTA mencapai 60 persen.

Bila dibandingkan dengan tahun 2001 angka APS untuk SD hanya berkisaran 63 persen, SLTP 46 persen, dan SMTA 31 persen. Dapat diungkapkan, Pada tahun 2005 jumlah TK sudah sebanyak 23 buah, SD 216 buah, SMTP 27 buah dan SMTA 11 buah yang tersebar di 11 kecamatan di Kabupaten Tanjab Timur.

Dibandingkan tahun 2001, telah terjadi peningkatan yang signifikan, tahun 2001 jumlah TK hanya 4 buah, 210 buah, untuk SD dan SMTP 18 buah, serta 5 buah SMTA. Selain fasilitas gedung dan ruang kelas, jumlah guru pada berbagai jenjang pendidikan juga mengalami peningkatan cukup berarti,Pada tahun 2001 jumlah guru TK hanya 34 orang, SD 1330 guru, 200 guru SMTP dan SMTA 119 guru.Pada tahun 2005 jumlah guru terus meningkat menjadi TK sebanyak 41 orang, SD 1444 orang, 351 orang untuk SMTP dan 159 guru untuk SMTA.

Apalagi, dalam menunjang sector pendidikan ini, Pemkab Tanjabtim, telah membebaskan biaya BP3 dari jenjang SD hingga SLTA, dan Tanjabtim merupakan satu-satunya kabupaten/kota dipropinsi Jambi yang menjalankan program ini.

Dalam kesimpulannya, secara umum dapat diindikasikan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah memiliki landasan yang kuat dalam rangka mempersiapkan pencanangan program wajib belajar 12 tahun pada periode 2010 – 2015.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan, program lain yang dilaksanakan adalah penyetaraan S1 bagi guru SD, SMP, SMA dan penyetaraan DIII bagi guru SD, pembinaan kelas unggul, pengiriman 9 guru MIPA untuk melanjutkan belajar ke Institut Teknologi Bandung (ITB), menyelenggarakan pendidikan Program DII bekerja sama dengan Universitas Jambi, menyelenggarakan Program Diploma IV kerja sama dengan IAIN.